Pada tanggal 19 November 2020, Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM) bekerja sama dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh menyelenggarakan webinar nasional bertajuk "Penguatan Peran Masyarakat Sipil Mendorong Implementasi SDGs Nomor 16".

Kegiatan ini didukung penuh oleh mitra utama YIIM, yaitu PT Insight Investments Management, sebuah perusahaan manajer investasi yang berkomitmen kuat dalam mengusung kepedulian sosial kemanusiaan dan dampak berkelanjutan di Indonesia.

Kolaborasi antara YIIM dan KKR Aceh terjalin atas dasar mandat KKR Aceh sebagai representasi negara yang hadir untuk memulihkan dan memperkuat masyarakat Aceh menuju masa depan yang berkeadilan. Selama tiga tahun masa kerjanya, KKR Aceh telah melahirkan beragam rekomendasi kebijakan penting bagi masa depan penegakan hak asasi manusia di Aceh, khususnya bagi pemenuhan hak-hak para penyintas konflik.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 telah menjadi acuan resmi pembangunan nasional, khususnya sejak Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

SDGs Nomor 16 diposisikan sebagai pilar fundamental bagi seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, karena perdamaian, keadilan sosial, dan sistem kelembagaan yang akuntabel merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai sasaran-sasaran SDGs lainnya secara menyeluruh.

Webinar ini diikuti oleh 60 orang peserta dari berbagai unsur, mulai dari kalangan akademisi dan mahasiswa, masyarakat sipil umum, para komisioner KKR Aceh, hingga komunitas penyintas konflik yang berada di bawah binaan KKR Aceh.

Penyelenggaraan webinar ini merupakan bagian dari rangkaian kerja sama terpadu antara YIIM dan KKR Aceh. Pada hari yang sama, YIIM dengan dukungan PT Insight Investments Management turut menyalurkan 150 paket bantuan kemanusiaan yang berisikan kebutuhan pangan pokok, telur, masker, dan vitamin bagi para penyintas konflik di bawah naungan KKR Aceh.

Bantuan tersebut didistribusikan kepada kelompok penyintas yang tersebar di lima wilayah di Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Pidie.

Kegiatan diawali dengan sambutan pembuka oleh Ketua KKR Aceh, Afridal Darmi. Dalam sambutannya, beliau menekankan: "Peranan masyarakat sipil sangat penting dalam mendorong implementasi SDGs nomor 16, terutama dalam mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, membuka akses terhadap keadilan (*access to justice*), serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan."

Afridal Darmi juga menambahkan harapannya: "Semoga forum diskusi ini membawa manfaat nyata bagi para penyintas dan kemitraan ini semakin memperkuat kapasitas KKR Aceh selaku lembaga mandat negara dalam memajukan perlindungan hak asasi manusia."

Usai sesi pembukaan, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber kunci.

Pada sesi pertama, Komisioner KKR Aceh, Ainal Mardiah, S.TP., memaparkan strategi pemulihan: "Dalam pelaksanaan mandat KKR Aceh, implementasi SDGs nomor 16 diterjemahkan melalui program pemulihan psikologis korban, pelibatan penyintas dalam pemberdayaan ekonomi produktif, serta perumusan kebijakan afirmasi bagi pemulihan korban. Saat ini KKR Aceh terus berupaya meningkatkan keterampilan teknis para penyintas dan mendorong pembentukan usaha skala mikro agar ketahanan ekonomi keluarga penyintas dapat bangkit secara mandiri."

Sesi kedua diisi oleh testimoni dari perwakilan penyintas binaan KKR Aceh, Ibu Mahdalena, yang membagikan pengalaman hidup serta harapannya: "Kondisi perekonomian sebagian besar penyintas di Aceh saat ini masih sangat rentan. Kami sangat berharap adanya dukungan program pemberdayaan ekonomi produktif yang berkelanjutan agar para penyintas mampu mandiri dan berdaya saing secara finansial."

Narasumber ketiga, Ketua Pengurus Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun, Chrisbiantoro, S.H., LL.M., menguraikan pandangannya: "SDGs nomor 16 merupakan landasan vital, karena terwujudnya perdamaian, kepastian akses keadilan, serta kelembagaan yang kokoh adalah fondasi utama dalam merealisasikan tujuan-tujuan SDGs lainnya."

Chrisbiantoro menambahkan bahwa YIIM berkomitmen menghadirkan program pemberdayaan ekonomi inklusif: "YIIM bertekad mewujudkan kemandirian ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan prinsip universal *’No One Left Behind’* yang harus merangkul semua pihak tanpa terkecuali, termasuk para penyintas."

Diskusi yang berlangsung dinamis sejak pukul 10.00 hingga 12.00 WIB ini diwarnai antusiasme tinggi dari para peserta melalui sesi tanya jawab interaktif. Melalui forum ini, YIIM dan KKR Aceh berhasil memperdalam pemahaman publik mengenai pentingnya sinergi masyarakat sipil dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang damai, adil, serta memiliki kelembagaan yang transparan dan inklusif.

Dokumentasi dan rekaman lengkap kegiatan diskusi webinar ini dapat diakses publik melalui tautan: https://www.youtube.com/watch?v=NetoRatyq_I.

Salam Inspirasi!